TASIKMALAYA — Peringatan Hari Jadi ke-25 Kota Tasikmalaya yang berlangsung pada Jumat (16/10/2026) diwarnai aksi unjuk rasa berskala besar yang berujung ricuh di Kompleks Balai Kota Tasikmalaya. Ratusan mahasiswa dari Aliansi Cipayung Plus bersama Poros Pelajar se-Kota Tasikmalaya nekat memanjat benteng, memecahkan pintu kaca gedung, hingga merangsek masuk ke area dalam kantor pemerintahan setelah tuntutan mereka untuk bertemu dengan jimpinan daerah tidak diindahkan.
Aksi bertajuk "Refleksi 25 Tahun Kota Tasikmalaya" ini dimotori oleh gabungan empat organisasi kemahasiswaan, yakni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Massa mulai berkumpul sejak pukul 13.00 WIB di titik Pos Polisi Masjid Agung sebelum bergerak menuju Bale Kota Tasikmalaya untuk melakukan audit sosial atas kepemimpinan daerah.
Eskalasi ketegangan mulai meningkat di depan pintu gerbang utama yang terkunci rapat dan dijaga ketat oleh aparat gabungan Kepolisian dan Satpol PP. Di tengah kepulan asap hitam pekat akibat pembakaran ban bekas, kekecewaan massa memuncak karena Wali Kota maupun pimpinan dewan tak kunjung menemui demonstran. Puluhan mahasiswa kemudian nekat merangsek masuk dengan memanjat dinding benteng Balai Kota. Tak berhenti di situ, sebagian massa yang berpencar ke arah pintu belakang gedung akhirnya memecahkan pintu kaca utama dan menerobos masuk ke interior gedung pemerintahan.
Massa yang berhasil menembus barikade pengamanan langsung menyisir area dalam dan mendatangi ruangan kerja Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, serta Wakil Wali Kota Diky Candra. Namun, karena pintu ruangan kepala daerah dalam keadaan terkunci rapat, massa aksi beralih menduduki ruangan Staf Ahli di sebelahnya. Koordinator Lapangan Aksi, Teni Ramdani, menegaskan rasa kekecewaannya atas sikap kepala daerah yang dinilai selalu menghindar dari aspirasi publik, hingga secara terbuka melontarkan wacana pemakzulan (impeachment) terhadap kepemimpinan Viman-Diky yang dianggap gagal direalisasikan selama hampir dua tahun menjabat.
Aksi pendudukan gedung pemerintah ini berakar dari kajian kritis sektoral yang dilayangkan Cipayung Plus terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Di sektor pendidikan dan kesehatan, mahasiswa menyoroti masih tajamnya ketimpangan fasilitas sekolah di wilayah pinggiran seperti Purbaratu dan Tamansari, berbelitnya birokrasi beasiswa, hingga penanganan stunting yang dinilai sebatas seremonial. Selain itu, Kota Tasikmalaya disorot berada dalam kondisi darurat sampah akibat overkapasitas TPA Ciangir dan maraknya tempat pembuangan liar, di samping buruknya sistem drainase yang memicu banjir genangan di berbagai sudut kota.
Kondisi perekonomian dan fiskal daerah turut mendapatkan kritik keras seiring mencuatnya defisit APBD Kota Tasikmalaya yang mencapai Rp31,25 Miliar pada pertengahan 2026. Mahasiswa menilai defisit anggaran ini terjadi akibat kegagalan BPKPD dan Bappelitbangda dalam menutup kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame, parkir, dan restoran. Di sisi lain, kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan HZ Mustofa dan Cihideung dianggap represif karena mengorbankan ekonomi rakyat kecil demi estetika kota, serta maraknya obral izin ritel modern yang menggerus usaha kelontong lokal.
Menyikapi carut-marut penyelenggaraan pemerintahan tersebut, Aliansi Cipayung Plus melayangkan desakan tegas kepada seluruh elemen pimpinan daerah. Wali Kota Tasikmalaya didesak untuk segera melakukan perombakan kabinet (reshuffle) terhadap Kepala OPD yang gagal mencapai Indikator Kinerja Utama, menghentikan proyek fisik estetika demi efisiensi anggaran, serta menerapkan moratorium izin minimarket. Pihak Kepolisian diminta menghentikan pendekatan represif, menindak tegas teror geng motor dan miras oplosan, serta membentuk tim khusus guna mengusut dugaan korupsi proyek infrastruktur. Sementara itu, DPRD Kota Tasikmalaya dituntut membuang predikat "stempel eksekutif" dengan segera menggunakan hak interpelasi atau hak angket untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh.